UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS PENSIUN KARENA KEBERADAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014

Aloysius Bagus Rico Puryatma, Aloysius Bagus Rico Puryatma (2015) KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA NOTARIS PENSIUN KARENA KEBERADAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2014. Masters thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
e726b1b4d65d9a67c757f97a2d0fd20c.pdf - Published Version

Download (188kB)
[img] Archive (BAB I)
a1902ea8e7d97b6d524d6e9deab55c72.pdf - Published Version

Download (483kB)
[img] Archive (BAB II)
06e66c06be14b4e33e689667ded44e6f.pdf - Published Version

Download (398kB)

Abstract

Fakta menunjukkan, bahwa masih ditemukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris pensiun yang prosesnya belum selesai, meskipun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 telah diberlakukan pada tanggal 25 Maret 2014. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) telah mengeluarkan surat dengan Nomor : AHU2.AH.01.01-2416, tertanggal 26 Juni 2014 (surat Ditjen AHU). Isi surat tersebut memberikan kewenangan kepada Notaris pensiun tertentu, untuk melanjutkan permohonan pengesahan badan hukum PT secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini menganalisis permasalahan mengenai kewenangan yang diberikan kepada Notaris pensiun tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya konflik norma antara surat Ditjen AHU dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PT. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier ditambah dengan data penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen dengan metode snowball dan sistem kartu kutipan. Teori hierarki norma hukum dan asas lex superior derogat legi inferiori serta teori kewenangan dipergunakan untuk membahas permasalahan pertama, sedangkan teori kebatalan dipergunakan untuk membahas permasalahan kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Notaris pensiun tidak berwenang untuk melanjutkan permohonan pengesahan badan hukum PT secara elektronik, karena Notaris pensiun tersebut telah berhenti dan tidak lagi memiliki kewenangan secara atribusi. Norma hukum dalam surat Ditjen AHU merupakan norma penutup dalam sistem hierarki norma, meskipun surat Ditjen AHU tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum dalam surat Ditjen AHU menjadi tidak sah karena memuat pertentangan secara vertikal, yaitu bertentangan dengan norma hukum dalam UU 40/2007 dan norma hukum dalam UU 30/2004, dan tidak memenuhi asas kepastian hukum dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Akibat hukumnya adalah, surat Ditjen AHU dapat dibatalkan oleh hakim apabila diajukan gugatan oleh subjek hukum yang berkepentingan atau oleh pejabat pemerintah yang telah menerbitkannya (Direktur Perdata). Surat Ditjen AHU dianggap sah dan akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap ada sampai diterbitkannya keputusan pembatalan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Notaris Pensiun, Perseroan Terbatas, SABH, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10661

Actions (login required)

View Item View Item