UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

PENGENDALIAN PERIZINAN PENYIARAN DI INDONESIA

Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana, A.A. NGR AGUNG SATRYA DIANA (2015) PENGENDALIAN PERIZINAN PENYIARAN DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
c04708e76dd45704e549672f926d8858.pdf - Published Version

Download (0B)
[img] Archive (BAB I)
7299128d90aeb155379938099bd301b2.pdf - Published Version

Download (0B)
[img] Archive (BAB II)
b2faa41d8f26ff125308cf7bab326ea5.pdf - Published Version

Download (0B)

Abstract

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang ada di Pusat dan di Daerah yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-undang ini yang merupakan perwujudan peran serta masyarakat di bidang penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, seperti halnya dalam negara-negara maju yang telah menyerahkan urusan penyiaran kepada lembaga independen, telah menjadi polemik yang berkepanjangan. Penyiaran dalam hal ini televisi dan radio merupakan ranah publik yang harus diatur oleh sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan kekuasaan, pemodal dan pelaku dunia usaha dalam penyiaran. Dalam proses demokratisasi di Indonesia telah menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran yang mempergunakan frekuensi yang merupakan milik publik yang sifatnya terbatas dan penggunaannya sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, yang artinya media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat dan mendidik. Frekuensi dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diselenggarakan oleh Badan Regulator Nasional dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Departemen Perhubungan kemudian dilimpahkan kembali kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah: Sinkronisasi dan hormonisasi pengaturan perizinan dalam bidang penyiaran. dan Wewenang pengendalian dan pengawasan perizinan penyelenggaraan penyiaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif yang sasaran bahan penelitian pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pedapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Dalam penyelenggaraan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran meyebabkan terjadinya sengketa kewenangan pada Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan bahwa pemberian izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Penyiaran, KPI, Pemerintah, Izin Penyiaran, Pengendalian Penyiaran.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10778

Actions (login required)

View Item View Item