UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

Anak Agung Gede Manik Surya Wira D., ANAK AGUNG GEDE MANIK SURYA WIRA D. (2015) IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
b8190491d9fbb7b0bf8d3e6883fde2bd.pdf - Published Version

Download (897kB)
[img] Archive (BAB I)
8e5ae15775178091a18c5f0cc8791646.pdf - Published Version

Download (300kB)
[img] Archive (BAB II)
980198e5b4bb14ef7aa9821297c19d11.pdf - Published Version

Download (221kB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia dikelola oleh pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di atur dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintah dalam mengelola laut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terjadi adanya pengurangan Kewenangan pengelolaan oleh Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apakah ada terjadi ketidak selarasan terhadap Undang-Undang terkait. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan Perundang-Undangan terkait pengelolaan laut. Hambatan-hambatan kewenangan pengelolaan wilayah laut terkait di sahkannya Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah terjadinya norma kabur terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: implikasi yuridis, kewenangan, pemerintah daerah, pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10871

Actions (login required)

View Item View Item