IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

Anak Agung Gede Manik Surya Wira D., ANAK AGUNG GEDE MANIK SURYA WIRA D. (2015) IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
b8190491d9fbb7b0bf8d3e6883fde2bd.pdf - Published Version

Download (897kB)
[img] Archive (BAB I)
8e5ae15775178091a18c5f0cc8791646.pdf - Published Version

Download (300kB)
[img] Archive (BAB II)
980198e5b4bb14ef7aa9821297c19d11.pdf - Published Version

Download (221kB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia dikelola oleh pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di atur dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintah dalam mengelola laut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terjadi adanya pengurangan Kewenangan pengelolaan oleh Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apakah ada terjadi ketidak selarasan terhadap Undang-Undang terkait. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan Perundang-Undangan terkait pengelolaan laut. Hambatan-hambatan kewenangan pengelolaan wilayah laut terkait di sahkannya Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah terjadinya norma kabur terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: implikasi yuridis, kewenangan, pemerintah daerah, pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10871

Actions (login required)

View Item View Item