UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KONSEP CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA INDUSTRI PERBANKAN

A.A. Pratistana Ayusta Indra, Anak Agung Pratistana Ayusta Indra,SH (2016) PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KONSEP CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA INDUSTRI PERBANKAN. Masters thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
3bddbe443103ad78b60e5073e19061cc.pdf - Published Version

Download (182kB)
[img] Archive (BAB I)
88c13c392fce8b859abf25784ae5e245.pdf - Published Version

Download (330kB)
[img] Archive (BAB II)
6be594dcd6a97d665c6dd20173d48561.pdf - Published Version

Download (353kB)

Abstract

Dengan digencarkannya program CSR di Indonesia oleh pemerintah, tidak dapat dipungkiri belum semua perusahaan khususnya industri perbankan di Indonesia menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR dengan baik, padahal para perseroan perbankan memiliki kemampuan menjalankannya. Masalah lain yang timbul adalah potensi penyelewengan dana CSR oleh pihak-pihak yang bersentuhan dengan implementasinya karena nilai dana yang begitu besar dan program CSR yang tidak tepat sasaran. Banyak perusahaan yang memanfaatkan CSR sebagai kegiatan promosi dan pemasaran. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan sosial, masyarakat malah semakin konsumtif sebagai akibat dari strategi promosi dan pemasaran perusahaan yang dibungkus dengan label CSR Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya),dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, catatan hukum, dan rancangan) Kesimpulan dari penelitian ini ada kekosongan pada norma tentang siapa yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan program CSR, sedangkan sanksi terhadap Perusahaan yang tidak menerapkan CSR telah diatur dalam UUPM. Risiko hukum UUPM untuk Perusahaan yang tidak menerapkan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Perbankan, tanggung jawab sosial perusahaan, pengawasan pemerintah
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11047

Actions (login required)

View Item View Item