UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ni Made Ayu Ananda Dwi Satyawati, NI MADE AYU ANANDA DWI SATYAWATI (2016) Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
1712f61954804579a2e5ac103ac95808.pdf - Published Version

Download (497kB)
[img] Archive (BAB I)
14127c5a2816f1ce16af2f3a70de7d2f.pdf - Published Version

Download (69kB)
[img] Archive (BAB II)
f7f0eb69982dfb64567d6f46d222d781.pdf - Published Version

Download (83kB)

Abstract

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui pengadilan dan melalui luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK. BPSK berhak mengeluarkan putusan terhadap sengketa konsumen yang diajukan kepadanya. BPSK diakui keberadaannya berdasarkan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa putusan BSPK final dan mengikat, tetapi Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UUPK membuka peluang bagi para pihak yang tidak menerima putusan BPSK melakukan upaya hukum lainnya. Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) serta Pasal 58 ayat (3) menunjukkan adanya pasal yang saling berkontradiktif dalam UUPK. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kedudukan putusan BPSK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam rangka menyempurnakan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitiian ini menggunakkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Berdasarkan hasil study dokumen yang dilakukan oleh penulis, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Putusan yang dikeluarkan BPSK bersifat final dan mengikat, hal tersebut didukung dengan berlakunya Pasal 54 ayat (3) UUPK dan Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Namun UUPK juga membuka peluang untuk diajukannya upaya hukum terhadap putusan BPSK tersebut. Seperti dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan upaya hukum terhadap putusan BPSK berupa upaya hukum keberatan dan dalam Pasal 58 ayat (2) menyatakan terhadap putusan Pengadilan Negeri terhadap keberatan tersebut dapat diajukan kasasi ke MA. Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan maka terhadap putusan BPSK para pihak dianggap telah menerimanya, hal itu diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UUPK. Upaya hukum keberatan diatur lebih lanjut dalam Peraturam Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Sebaiknya pemerintah memperbaharui undang-undang perlindungan konsumen sehingga tidak terdapat pasal yang saling berkontradiktif, dan pelaku usaha serta konsumen lebih memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi sengketa diantara mereka.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Putusan BPSK, Akibat Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11113

Actions (login required)

View Item View Item