UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TATA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH OLEH PEJABAT PEMERINTAH : PADA KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG

Ida Bagus Indra Mahardika, IDA BAGUS INDRA MAHARDIKA (2016) PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TATA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH OLEH PEJABAT PEMERINTAH : PADA KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
bb6fa2b107da3cec4b25c5da45f7739c.pdf - Published Version

Download (376kB)
[img] Archive (BAB I)
fc37ce1d83c32016db45a48960499c7e.pdf - Published Version

Download (70kB)
[img] Archive (BAB II)
1167dfc45d7bd120db3b68f90a6775cf.pdf - Published Version

Download (63kB)

Abstract

Prinsip good goovernanceyang didasarkan pada amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntable. Tujuan pencerminan asas-asas tersebut agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD). Barang Milik Daerah (BMD) merupakan seluruh barang yang cara perolehannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala pengelolaan aset daerah yang menunjukkan bahwa pengelolaan antara inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pengamanan aset daerah. Informasi pengelolaan barang milik daerah, memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yaitu pejabat-pejabat daerah yang memiliki wewenang atas aset/barang milik daerah, khususnya kendaraandinasdan inventarisasi di kantor Pemerintahan Kabupaten Badung karena aset ini tidak dapat sembarangan dipindahtangankan atau dihapus tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam hukum yang mengatur tentang aset/barang milik negara/daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris(atas dasar hukum yang berlaku di masyarakat)denganpendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Pertanggungjawaban hukum atas kepemilikan aset barang milik pemerintah di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung mengacu pada Perda Kabupaten Badung No.1 Tahun 2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. Seluruh pengadaan barang di dalam Kabupaten Badung yang bertanggung jawab secara hukum yang paling utama sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan barang milik daerah adalah Bapak Bupati sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Badung No 1 Tahun 2009. Pemegang kekuasaan lainnya yaitu Kepala Bagian dari masing – masing SKPD selaku pengguna dari setiap bagian di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung, dan pejabat di bagian aset selaku bagian pengelola barang milik daerah yang bertanggung jawab atas barang milik daerah.Pengadaan barang tentunnya diadakan setiap bulan atau setiap tahunnya dari kebutuhan masing – masing SKPD yang sekiranya memerlukan pengadaan dari barang tersebut. Proses pertanggung jawaban hukumnya adalah pencatatan dan pelaporan dari masing – masing SKPD kepada Bagian Aset dan Bagian Aset kepada Bupati Badung. Penegakan hukum terhadap tata pengelolaan aset barang milik daerah Kabupaten Badung yang dihilangkan oleh pejabat dilakukan dengan cara setiap SKPD atau instansi terkait harus melaporkan tentang kehilangan tersebut ke bagian Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Badung dengan membawa Surat Keterangan Hilang dari masing-masing Kepala SKPD atau Kepala Instansi Pemerintahan yang bersangkutan untuk dilaporkan kepada Bupati Badung. Kemudian, Bupati Badung mengeluarkan SK Penghapusan untuk menghapus daftar barang tersebut. Terdapat beberapa tuntutan yang diberikan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam TPTGR Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2009 Pasal 78 dan 79, yang salah satunya adalah dengan cara memotong gaji/ penghasilan yang bersangkutan namun jika Pejabat/ Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah terkait tindak pidana/ pelanggaran hukum sehingga merugikan daerah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci :Pertanggung Jawaban Hukum, Aset/Barang Milik Daerah, Pengelolaan, Pertanggungjawaban & Penegakan Hukum oleh Pejabat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11167

Actions (login required)

View Item View Item