UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

IMPLEMENTASI OTOPSI FORENSIK DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

Dudut Rustyadi, DUDUT RUSTYADI (2016) IMPLEMENTASI OTOPSI FORENSIK DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
bbbd4e2f2ebe31dfc943a7ffad05692e.pdf - Published Version

Download (0B)
[img] Archive (BAB I)
0fd311881bf48059740e2d0ea9b67f3f.pdf - Published Version

Download (0B)
[img] Archive (BAB II)
3e5fce7b5490fbf0bfc2d3971cb1be21.pdf - Published Version

Download (0B)

Abstract

Dalam suatu perkara pidana yang menimbulkan korban meninggal, dokter diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian, perkiraan waktu kematian, dan cara kematian dengan melakukan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi forensik. Pemeriksaan otopsi forensik menurut Pasal 134 KUHAP tidak memerlukan ijin atau persetujuan keluarga, akan tetapi dalam pelaksaannya di RSUP Sanglah Denpasar masih memerlukan ijin atau persetujuan dari keluarga, bahkan terkadang pelaksanaan otopsi forensik gagal dilakukan karena keluarga korban menolak. Data di Instalasi Kedokteran Forensik pada tahun 2012 menerima permintaan otopsi forensik sebanyak 340 kasus, tetapi dilakukan otopsi forensik hanya pada kasus pembunuhan sebanyak 45 kasus atau 15,30 %. Pada tahun 2013 menerima 321 permintaan untuk dilakukan otopsi forensik, dan hanya pada 32 kasus pembunuhan atau 10,72% yang terlaksana. Demikian juga pada tahun 2014 dari 293 permintaan otopsi forensik, hanya dilakukan otopsi forensik pada 42 kasus pembunuhan atau 12,30%. Hambatan-hambatan proses otopsi forensik di RSUP Sanglah Denpasar dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu ditinjau dari peraturan perundang-undangan, penegak hukam, sarana dan fasilitas, dan dari masyarakat. saran sebagai berikut : Pada pelaksanaan otopsi forensik sebaiknya diterbitkan peraturan pelaksana dan ditegaskan jenis-jenis kasus yang dapat diberikan pencabutan atau tidak dapat diberikan pencabutan otopsi forensik dan ditentukan pula batas waktunya dan diperlukan sosialisasi kepada jajaran Reskrim di wilayah Polda Bali tentang tentang pentingnya hasil otopsi forensik sebagai salah satu alat bukti di persidangan

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Hukum Acara Pidana, otopsi forensik, hambatan-hambatan otopsi forensik
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11220

Actions (login required)

View Item View Item