UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

PENGATURAN PENETAPAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) YANG BATAS WAKTU PENETAPANNYA TIDAK DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Gusti Made Triantaka, GUSTI MADE TRIANTAKA (2016) PENGATURAN PENETAPAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) YANG BATAS WAKTU PENETAPANNYA TIDAK DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
c38f0460bcf8ae418f6af42e4c3856a0.pdf - Published Version

Download (349kB)
[img] Archive (BAB I)
ea43a0120609bd064b1a2aa0349b4867.pdf - Published Version

Download (262kB)
[img] Archive (BAB II)
30416f6f740820cd544ae724b7ca4dda.pdf - Published Version

Download (248kB)

Abstract

Adanya campur tangan pemerintah dalam bidang kehidupan masyarakat sehari-hari mengakibatkan bertambahnya lapangan pekerjaan pemerintah. Campur tangan pemerintah ini dilakukan melalui suatu penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penetapan KTUN dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan (Tata Usaha Negara) yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu penetapannya, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan (Tata Usaha Negara) dan masyarakat selaku pemohon, perlu adanya pengaturan mengenai penentuan batas waktu penetapannya beserta akibat hukum apabila permohonan itu tidak ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang membahas tentang pertentangan norma dalam penetapan KTUN yang batas waktu penetapannya tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan upaya penyelesaiannya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Adapun yang dapat disimpulkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) pengaturan penetapan KTUN yang batas waktu penetapannya tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adminsitrasi Pemerintahan). Namun terdapat perbedaan pengaturan diantara kedua Undang-Undang tersebut, yakni mengenai batas waktu penetapannya dan akibat hukum apabila permohonan tidak ditetapkan dalam batas waktu yang telah diberikan; dan 2) upaya hukum penyelesaian pertentangan norma tersebut dapat dilakukan melalui penerapan asas preferensi hukum, yaitu lex posteriori derogat legi priori dengan menggunakan tipe penyelesaian reinterpretasi dan pembatalan praktikal sehingga norma yang diterapkan ialah norma yang terdapat dalam ketentuan UU Administrasi Pemerintahan karena merupakan Undang-Undang yang terbaru.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Keputusan Tata Usaha Negara, pengaturan, pertentangan norma
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11292

Actions (login required)

View Item View Item