UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES "LELANG JABATAN" TERKAIT SISTEM MERIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

I Gusti Made Agus Mega Putra, I GUSTI MADE AGUS MEGA PUTRA (2016) KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES "LELANG JABATAN" TERKAIT SISTEM MERIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
a15c82b912d9fd7b55fb7b4be3a4e13f.pdf - Published Version

Download (354kB)
[img] Archive (BAB I)
edab04de63ccefe77c860d988c57f41a.pdf - Published Version

Download (308kB)
[img] Archive (BAB II)
ccaa9b9e2d5abb5b47d31631fb6a538d.pdf - Published Version

Download (310kB)

Abstract

Mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dalam UU Kepegawaian lama belum diatur secara tegas sehingga dalam pelaksanaanya sering terjadi politisasi dalam pengangkatanya yang berimplikasi pada rendahnya kompetensi pejabat terpilih. Hal inilah yang menyebabkan reformasi birokrasi menjadi terhambat. Untuk mengatasi celah hukum ini maka diterapkanlah “lelang jabatan” dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. “Lelang jabatan” sebelum berlakunya UU ASN menuai perdebatan karena hanya didasarkan pada surat edaran. Masih hangatnya perdebatan tentang “lelang jabatan” tahun 2014 disahkan UU ASN yang membawa perubahan besar dalam bidang kepegawaian. Poin penting dalam UU ASN yaitu manajemen ASN harus berdasarkan pada Sistem Merit termasuk keberadaan KASN sebagai lembaga pengawas Sistem Merit. Berdasarkan uraian diatas relevan untuk dibahas bagaimanakah pengaturan dari “lelang jabatan” serta kaitanya dengan sistem merit dalam UU ASN dan bagaimanakah ruang lingkup kewenangan KASN dalam pelaksanaan “lelang jabatan”. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengaturan “lelang jabatan” serta kewenangan KASN dalam proses “lelang jabatan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan “lelang jabatan” sebelum berlakunya UU ASN belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya berdasarkan surat edaran sedangkan setelah berlakunya UU ASN “lelang jabatan” telah memiliki dasar hukum yang kuat dan dalam pelaksanaanya juga akan diawasi KASN. Adapun kewenangan KASN yaitu berwenang mengawasi dan memberikan rekomendasi yang mengikat kepada PPK pada setiap tahapan proses “lelang jabatan”. KASN juga berwenang menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait hasil “lelang jabatan” yang sudah selesai. Dengan pengaturan yang ada sekarang KASN perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan membentuk peraturan terkait mekanisme penyampaian pengaduan dan laporan masyarakat.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Lelang Jabatan, KASN, Sistem Merit
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11369

Actions (login required)

View Item View Item