UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

Retribusi jasa Umum Kependudukan Di Kota Denpasar Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Keputusan Majelis Madya Desa Pakraman Kota Denpasar nomor 14/12-SK/MMDP/VII/2014 Tentang Penataan Penduduk Pendatang Di Desa Pakraman.

I Ketut Purna Astha, I Ketut Purna Astha (2016) Retribusi jasa Umum Kependudukan Di Kota Denpasar Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Keputusan Majelis Madya Desa Pakraman Kota Denpasar nomor 14/12-SK/MMDP/VII/2014 Tentang Penataan Penduduk Pendatang Di Desa Pakraman. Masters thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
402c762efc27b9f485cbfe9288d8f744.pdf - Published Version

Download (374kB)
[img] Archive (BAB I)
36bbcddd0af111340a6273551b3335f7.pdf - Published Version

Download (502kB)
[img] Archive (BAB II)
f090f39a7c95aa31baa93891649143c4.pdf - Published Version

Download (459kB)

Abstract

Permasalahannya adanya pertentangan antara Surat Keputusan Majelis Madya Desa Pakraman Nomor 14/12-SK/MMDP/VII/2014 Tentang Penataan Penduduk Pendatang Di Desa Pakraman tersebut yang menentukan adanya kontribusi dalam hal penataan penduduk pendatang untuk pengurusan KIPPS dan STPPTS dengan Pasal 79A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang melarang pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipungut biaya. Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori dan pendekatan konsep. Simpulannya adalah dengan adanya Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan maka pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 21 Tahun 2011 tersebut tidak berlaku lagi. Simpulan lainnya adalah Surat Keputusan Majelis Madya Desa Pakraman Nomor 14/12-SK/MMDP/VII/2014 didalamnya diatur Penataan Penduduk Pendatang Di Desa Pakraman (krama tamiu dan tamiu) yang baru datang dan tinggal menetap maupun sementara dalam jangka waktu tertentu, dikenakan kontribusi dan pengenaannya pada waktu penduduk pendatang mengurus KIPPS dan STPPTS bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini seharusnya yang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 79A, karena kedudukannya lebih tinggi dari Surat Keputusan tersebut.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: retribusi, jasa umum, dokumen, kependudukan, majelis desa pekraman
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11454

Actions (login required)

View Item View Item