UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

KEDUDUKAN HUKUM DIREKSI TERHADAP PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

Sang Made Satya Dita Permana, SANG MADE SATYA DITA PERMANA (2016) KEDUDUKAN HUKUM DIREKSI TERHADAP PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
e3a71979c4905c18aadef52a03e0a3c6.pdf - Published Version

Download (213kB)
[img] Archive (BAB I)
064564d1dc54174bd8e5e8e626102dc9.pdf - Published Version

Download (206kB)
[img] Archive (BAB II)
9f70615d80bde0932ae759882657b81e.pdf - Published Version

Download (269kB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, sehingga kebijakan pembangunan hukum diselenggarakan dengan pembangunan ekonomi yaitu dengan menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi kepentingan nasional. Secara normative perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana dalam pasal 1 angka 1 UUPT tersebut ditentuka bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan dasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum maka sejak saat itulah hukum memperlakukan pemegang saham dan pengurusan terpisah dari PT itu sendiri.Akta pendirian perseroan terbatas sebagai akta otentik, dimana pada saat pembuatannya dihindari oleh para pihak yang telah sepakat untuk mengikat diri dalam pendirian perseroan terbatas belum dapat dikatakan sebagai badan hukum yang sah sebelum akta pendirian tersebut mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Ham. Perseroan Terbatas yang telah bersama badan hukum akan menjadi lembaga yang mandiri dan sebagai pendukung hak dan kewajiban , dapat melakukan perbuatan hukum baik dalam maupun diluar pengadilan serta memiliki harta yang terpisah daeri para pengurusnya maupun para pendirinya. Dapat pula dikatakan sebagai subyek hukum seperti halnya manusia sehingga para pendiri yang juga merupakan pemegang saham tidak dapat diminta pertanggung jawabannya melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Badan Hukum, Perjanjian, Pemegang Saham
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11499

Actions (login required)

View Item View Item