UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

I Wayan Dharma Na Gara, I Wayan Dharma NA Gara (2016) Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
2eac99e80400db91f06ac39e7c86861e.pdf - Published Version

Download (223kB)
[img] Archive (BAB I)
a4d28f673495f306585a460f9d31dcc9.pdf - Published Version

Download (423kB)
[img] Archive (BAB II)
bd9a7d6851d32b336d5f35a9abe5ca56.pdf - Published Version

Download (369kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yuridis normatif, dalam penelitian tesis ini digunakan metode deduktif yakni dengan pola umum-khusus. Penulisan karya ilmiah tesis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan melibatkan oknum-oknum elite seperti oknum anggota DPR, Aparat Penegak Hukum, Pegawai Negeri Sipil dan pihak swasta yang menunggangi oknum-oknum tersebut untuk meraup keuntungan bagi dirinya atau orang lain (korporasi) sehingga menimbulkan kerugian bagi negara yang mesti di tanggung sampai lebih dari 7 (tujuh) generasi anak cucu kita. Salah satu alternatif solusinya adalah dengan cara mencabut hak memilih dan dipilih bagi para pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, agar dikemudian hari terpidana korupsi tersebut tidak dapat ikut serta dalam menentukan nasib negara dengan menggunakan hak memilih dan dipilihnya. Pencabutan hak memilih dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan KUHP dan UU PTPK masih prematur dikarenakan masih terdapat disharmoni hukum dengan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR jo., UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dikarenakan masih ada syarat yang harus dipenuhi oleh negara peserta ratifikasi untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih agar dapat mengikat. Disamping itu Kekuasaan Kehakiman Kita yang bebas dan mandiri sebagaimana di rumuskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia jo., Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memberi keleluasaan sebebas-bebasnya bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan bagi seorang atau lebih terdakwa. Terhadap konflik norma tersebut diselesaikan dengan asas preferensi hukum dan ditambah dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berdasar pada KUHP dan UU PTPK dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hak Asasi Manusia.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11624

Actions (login required)

View Item View Item