UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASANYA

I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, SH, I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha (2016) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASANYA. Masters thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
99276ac5dfa318b08b60abca99e65df5.pdf - Published Version

Download (56kB)
[img] Archive (BAB I)
bd38be88c074ccecff17b04dd38b6449.pdf - Published Version

Download (369kB)
[img] Archive (BAB II)
fd1df316e68ed7acc6e51b81a4aa890d.pdf - Published Version

Download (288kB)

Abstract

ABSTRAK Kebijakan hukum pidana itu menentukan bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat perundangan dimana menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dilarang menjadi terlarang yang lzimnya disebut kriminalisasi. Kriminalisasi yang menarik adalah mengenai fenomena prostitusi yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP) dan pada perda masing-masing daerah. KUHP melalui Pasal 296 hanya mengatur sanksi pidana terhadap mucikari (penyedia jasa). Beberapa perda mengatur sanksi pidana terhadap mucikari (pimp) dan wanita tuna susila (prostitute) bahkan terdapat perda yang mengenakan sanksi pidana terhadap penggunanya (client). telah terjadi kekosongan norma mengenai tindak pidana prostitusi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK yang belum diatur dalam KUHP, sehingga nantinya melalui kebijakan hukum pidana diharapkan dapat mengkriminalisasi tindak pidana prostitusi yang dilakukan PSK dan pengguna jasa PSK bukan hanya untuk mucikari saja, sehingga rumusan masalah yang dapat dikemukakan terkait dengan fenomena hukum tersebut yaitu: 1)Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK pada saat ini, dan 2)Bagaimana idealnya kebijakan hukum pidana dalam mengatur Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna dimasa yang akan datang (ius constituendum). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan penelitian yang digunakan antara lain adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tekhnik pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan membagi perda ke dalam dua golongan yaitu perda yang merupakan delegasi Undang-undang serta Perda yang merupakan inisiatif daerah. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan beberapa tekhnik antara lain: tekhnik deskriptif, interpretatif, evaluuatif dan argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bahwa kebijakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial dan pengguna jasa PSK pada peraturan perundang-undangan sekarang di Indonesia tidak sinkron antara peraturan perundangan nasional dan daerah sehingga masih terjadinya kekosongan norma. Pada rancangan KUHP sekarang juga masih tidak adanya keseragaman antara pengaturan mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK hanya mengatur mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) saja sedangkan pengguna jasanya masih belum diatur sehingga masih tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Kebijakan Hukum , Pekerja Seks Komersial ,Pengguna PSK
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11783

Actions (login required)

View Item View Item