UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

PENGATURAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000

Desak Nyoman Oxsi Selina, DESAK NYOMAN OXSI SELINA (2016) PENGATURAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
b63b40351c8c55fda6f5aad8d98f4c1a.pdf - Published Version

Download (550kB)
[img] Archive (BAB I)
187c8121d96922cab745e2bc41b92a4f.pdf - Published Version

Download (284kB)
[img] Archive (BAB II)
f6bdf95050ca3e600053530601bf1895.pdf - Published Version

Download (190kB)

Abstract

Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar adalah Pedagang Kaki Lima. Beberapa kegiatan PKL menggangu ketertiban umum misalnya mereka berjualan di areal trotoar yang merupakan fasilitas umum sehingga menghalangi pejalan kaki yang hendak menggunakan trotoar dan juga mereka berjualan di area badan jalan sehingga para pengendara mobil dan sepeda motor merasa terganggu dengan kegiatan mereka sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Dari apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, yang menjadi pokok bahasan di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan dan penataan bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar? dan bagaimanakah penegakan hukum dan kewenangan penertiban pedagang kaki lima di Kota Denpasar? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar dan untuk mengetahui penegakan hukum dan kewenangan penertiban pedagang kaki lima di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik analisis bahan hukum mempergunakan cara deskriptif analis dan menyesuaikan dengan argumen hukum. Pengaturan terhadap pedagang kaki lima di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di Kota Denpasar, namun di dalam Perda tidak dijelaskan dimana seharusnya tempat untuk mereka berjualan. Mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Denpasar tidak di atur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut. Dalam Perda hanya mengatur mengenai pengertian, larangan dan sanksi pidana bagi Pedagang kaki lima namun tidak memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang timbul akibat keberadaan pedagang kaki lima. Penegakan hukum bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar pada dasarnya ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yaitu upaya preventif dan upaya represif. Diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 disamping itu Satpol PP dalam melaksanakan penertiban juga harus lebih memperhatikan hak-hak pedagang kaki lima, sehingga tidak terjadinya konflik atau bentrokan. Diharapkan ke pada pemerintah Kota Denpasar melalui PD Pasar Kota Denpasar dapat menyediakan lokasi atau lahan khusus untuk tempat berjualan bagi para pedagang kaki lima yang mudah dijangkau masyarakat dan transportasi umum.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Pedagang Kaki Lima, Penataan, Penegakan Hukum.
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11807

Actions (login required)

View Item View Item