UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

REFORMULASI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Pius Bere, Pius Bere (2016) REFORMULASI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI. Doctoral thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
b0af5d73cd880cbe4d371b88d69e6bd2.pdf - Published Version

Download (151kB)
[img] Archive (BAB I)
0d67bdcc7baa996a3495f4411e9189f7.pdf - Published Version

Download (792kB)
[img] Archive (BAB II)
0b8b3c5882428e2b9f572af2548c9e3b.pdf - Published Version

Download (980kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah terjadi secara massif, terstruktur dan meluas melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan korupsi telah merambah pada sektor swasta dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada masalah “Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi” sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ada norma hukum yang kabur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang terlihat dari penggunan frasa “dapat” dalam rumusan norma pasal dimaksud, sehingga penerapan pidana tambahan “Pembayaran Uang Pengganti” sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sangat tergantung pada diskresi hakim. Masalah yang kaji yaitu (1) Mengapa diperlukan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?; (2) Bagaimana formulasi/rumusan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? dan (3) Bagaimana sebaiknya formulasi / rumusan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif ius constituendum?. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif, yang mengandalkan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan sejarah dan pendekatan filosofis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi, sistematisasi, interpretasi dan evaluasi terhadap bahan hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgensitas sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.Rumusan norma sanksi pidana tambahan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 bersifat fakultatif sehingga penerapannya tergantung pada diskresi hakim, yang berdampak sering terjadi disparitas pemidanaan yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Penulis mengusulkan agar sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dengan formulasi/rumusan norma “wajib” diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai sarana untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu, Jaksa wajib menyita harta benda terpidana manakala terpidana tidak membayar uang pengganti. Demikian juga jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana harus dihukum dengan pidana penjara minimal selama 5 (lima) tahun penjara untuk memberikan efek jera

Item Type: Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana Tambahan, Pembayaran Uang Pengganti, Korupsi
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11865

Actions (login required)

View Item View Item