UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

KEDUDUKAN HUKUM CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999)

Ida Ayu Putu Widya Indah Sari, IDA AYU PUTU WIDYA INDAH SARI (2016) KEDUDUKAN HUKUM CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999). Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
7183ab9da2f581aa1457c86caf7dc87c.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Archive (BAB I)
7db356a3118b2dfc09c771523eaa0b7d.pdf - Published Version

Download (344kB)
[img] Archive (BAB II)
24e5491f4d03d2046fe14f1b17fd8707.pdf - Published Version

Download (395kB)

Abstract

Kartel merupakan salah satu bentuk perjanjian pelaku usaha yang dilarang dalam hukum persaingan usaha karena berdampak buruk bagi perekonomian negara. Dalam mengungkap kasus kartel, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia menggunakan alat bukti circumstantial evidence, yaitu berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Circumstantial evidence digunakan dalam pembuktian kasus kartel sebagai implikasi dari penerapan prinsip rule of reason dalam Pasal 11 UU No. 5/1999, yaitu adanya penilaian dampak yang ditimbulkan dari perjanjian pelaku usaha yang bersengkongkol untuk melakukan praktik kartel. Namun, dalam pasal 42 UU No. 5/1999 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai kedudukan hukum circumstantial evidence ke dalam jenis alat-alat bukti yang digunakan dalam penanganan kasus persaingan usaha. Dari uraian tersebut, permasalahan yang dapat diangkat ialah bagaimana pengaturan hukum serta kedudukan hukum dari circumstantial evidence dalam pembuktian kasus kartel di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif, karena pembahasan karya ilmiah ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah, Pengaturan circumstantial evidence dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka pembuktian kasus kartel di Indonesia tidak diatur secara jelas dan tidak termasuk ke dalam jenis alat bukti yang dalam pasal 42 UU No. 5/1999 jo. pasal 72 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1/2010. Circumstantial evidence merupakan fakta- fakta yang mampu memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap alat bukti yang termuat dalam pasal 42 UU No. 5/1999 jo. pasal 72 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1/2010 dan hal ini telah digunakan dalam salah satu kasus kartel di Indonesia, yaitu kasus fuel surcharge. Kedudukan hukum dari circumstantial evidence dalam pembuktian kasus kartel adalah sebagai alat bukti pendukung dari jenis alat bukti lainnya yang tertera dalam Pasal 42 UU No. 5/1999.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Circumstantial Evidence, Alat Bukti, Kartel
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11900

Actions (login required)

View Item View Item