UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

Pengaturan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Masyarakat

I Komang Divo Mahayakti Heriadi, I Komang Divo Mahayakti Heriadi,SH (2016) Pengaturan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Masyarakat. Masters thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
def12368f5f6a458be7e542106c9dc02.pdf - Published Version

Download (254kB)
[img] Archive (BAB I)
ca4e16ac177923adbfab1ee67e6add8b.pdf - Published Version

Download (398kB)
[img] Archive (BAB II)
5c83d954774cd7cf9311a68d2bf49a2d.pdf - Published Version

Download (242kB)

Abstract

ABSTRAK PENGATURAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK MASYARAKAT Tanah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara masuk dalam kategori barang milik negara/daerah yang dapat dipindahtangankan. Tata cara pemindahtanganannya pun bersifat privat yaitu dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah. Hal ini seakan mendudukkan posisi pemerintah sebagai badan hukum privat yang dapat memiliki tanah dan dapat menjual, menukarkan dan menghibahkan tanahnya yang sudah tentu bertentangan dengan Hak Menguasai Negara atas Tanah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Penjelasan Umum II UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun kerangka teoritik yang digunakan dalam tesis ini adalah diantaranya menggunakan teori negara hukum, teori perundang-undangan, teori harmonisasi hukum serta satu konsep penguasaan negara atas tanah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah adalah sebagai berikut: a) Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b) Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengaturan tentang pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah tersebut belum menjamin masyarakat yang telah menduduki barang milik daerah berupa tanah dalam jangka waktu yang lama dapat memperoleh hak atas tanahnya. Kata kunci : Pemindahtanganan, Barang Milik Daerah, tanah aset daerah

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Pemindahtanganan, Barang Milik Daerah, tanah aset daerah
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11934

Actions (login required)

View Item View Item