UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

AKIBAT HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH BALI TERKAIT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pande Made Adhistya Prameswari, PANDE MADE ADHISTYA PRAMESWARI (2016) AKIBAT HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH BALI TERKAIT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
5bed0e07d68747b9f404f2c6038361c3.pdf - Published Version

Download (719kB)
[img] Archive (BAB I)
05fc634931b50633dee616d6ddc27aaa.pdf - Published Version

Download (287kB)
[img] Archive (BAB II)
bb085e3774f3efaa2b318555b68038a7.pdf - Published Version

Download (286kB)

Abstract

Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyaiwewenang untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas akibat hukumrekomendasi Ombudsman wilayah Bali terkait terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.Lembaga hanya memiliki satu kepentingan yaitu mewujudkan Good Governance, melalui salah satu produk hukum Rekomendasi yang juga diartikan sebagai saran (suggestion), namun kadangkala berupa juga berarti nasihat. Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Ombudsman maka rekomendasi Ombudsman adalah lebih dari sekadar saran atau nasihat biasa kepada pejabat pemerintah, baik itu yang sifatnya kasus-perkasus maupun yang sifatnya sistemik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metodepenelitian hukum normatif. Pendekaatan yang digunakan adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep hukum(conceptual approach).Berdasarkan latar belakang penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimanakekuatan hukum rekomendasi ombudsman wilayah Bali dalam hal terjadinya praktek maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.Serta akibat hukum rekomendasi ombudsman wilayah Bali jika rekomendasi ombudsman tidak ditindak lanjuti.Akibat hukum jika rekomendasi ombudsman tidak ditindak lanjuti , dalam hal ini akibat hukumitu sendiri harus diambil oleh penyelenggara pelayan publik sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Apabila tanggung jawab dan kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka Ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman dalam hal terjadinya praktek maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini dapat dikatakan mengikat dan wajib untuk dilaksanakan,serta bersifat morally binding yang pada dasarnya mencoba menempatkan manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak diancam dengan sanksi hukum melalui kesadaran moral yang tumbuh dari lubuk hati.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Rekomendasi ,Ombudsman, Maladministrasi, Pelayanan Publik
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11966

Actions (login required)

View Item View Item