UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Ida Ayu Ary Widiatmika, IDA AYU ARY WIDIATMIKA (2016) PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
23654dd92d811e55d1933f9e4049ba25.pdf - Published Version

Download (525kB)
[img] Archive (BAB I)
2c63aefa52c6c9c0805b60e96302b37d.pdf - Published Version

Download (245kB)
[img] Archive (BAB II)
5dfc7f4f562f8d9fe4026913b7423c42.pdf - Published Version

Download (192kB)

Abstract

ABSTRAK Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Namun di Indonesia belum ada pengaturan mengenai tindak pidana illegal logging sehingga pelakunya masih sangat sulit untuk dibuktikan dan acapkali pada kasus yang terjadi penyelesaiannya tidak tepat sasaran. Biasanya yang diberikan sanksi pidana bukanlah actor intelektualnya melainkan hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi, atau nahkoda kapal yang menjalankan kendaraan. Padahal dalam praktiknya, yang menjadi aktor adalah sebuah korporasi/badan hukum. Keterlibatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana illegal logging sangat sulit dibuktikan mengingat bahwa KUHP Indonesia tidak mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum, sehingga dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dimulai dengan adanya kesenjangan norma hukum, yakni terdapat norma yang kabur atau tidak jelas. Sampai saat ini Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar hukum dalam tindak pidana illegal logging belum mampu memberikan kepastian hukum atas sanksi pidana yang dijatuhkan pada korporasi sebagai pelaku illegal logging bahkan belum ada definsi khusus mengenai illegal logging itu sendiri. Padahal pengertian ini sangat penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk dalam lingkup illegal logging. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Undang-Undang yang digunakan dalam mengkaji penulisan karya ilmiah ini yakni mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Selain mengacu pada Undang-Undang Kehutanan, kejahatan korporasi dalam tindak pidana illegal logging juga bisa dikaitkan dalam perundang-undangan diluar KUHP, diantaranya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Dari sekian perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan tekait illegal logging, tidak satupun yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana illegal logging, sehingga pemerintah melakukan upaya dalam Rancangan Undang-Undang KUHP untuk mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Ada 4 model pertanggungjawaban korporasi, yaitu : pengurus korporasi sebagai pengurus dan pembuatlah yang bertanggungjawab; korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab; dan pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: illegal logging, pertanggungjawaban pidana, korporasi
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11975

Actions (login required)

View Item View Item