UNUD Open Repository

UNUD Open Repository provides access and discovery to the University of Udayana publications and digital collections. It contains digitized and digital version of theses, dissertations, research reports, and articles produced by academic communities in this university.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENGATURAN KEJAHATAN TERHADAP DATA ELEKTRONIK

Adhyaksa Mahasena, ADHYAKSA MAHASENA (2015) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENGATURAN KEJAHATAN TERHADAP DATA ELEKTRONIK. Bachelor thesis, Universitas Udayana.

[img] Archive (ABSTRAK)
fffd948441a9efe24000c6379c9d5188.pdf - Published Version

Download (362kB)
[img] Archive (BAB I)
7b71298776113a02b682fbf9e918a558.pdf - Published Version

Download (337kB)
[img] Archive (BAB II)
9d8550c4cfac472f2a9e1bc36e622fc3.pdf - Published Version

Download (389kB)

Abstract

Abstrak Salah satu fenomena kejahatan mayantara yang sering terjadi adalah gangguan terhadap data elektronik.Seiring dengan meningkatnya perkembangan kejahatan terhadap data elektronik di Indonesia, pemerintah seharusnya memiliki suatu konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang efektif.Indonesia memiliki beberapa ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan sebagai dasar penjerat pelaku kejahatan terhadap data elektronik.Namun ketentuan undang-undang tersebut masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan serta dianggap belum memadai untuk mengimbangi perkembangan kejahatan terhadap data elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimanakan pengaturan kejahatan terhadap data elektronik dalam peraturan perundang-undangan saat ini dan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang melalui pembaruan hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, serta pendekatan perbandingan.Alasan digunakannya penelitian hukum normatif adalah ditemukannya permasalahan norma dalam kebijakan formulasi kejahatan terhadap data elektronik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma yang terdapat dalam ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia dapat diatasi dengan melakukan penafsiran. Subjek kejahatan terhadap data elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan pidana adalah orang perseorangan dan korporasi. RUU-KUHP Nasional merumuskan mengenai kejahatan terhadap data elektronik secara eksplisit.RUU-KUHP Nasional sudah mencerminkan hakikat dari pembaharuan hukum pidana nasional, namun terdapat permasalahan terkait dengan konsistensi diksi dalam pengaturannya yang dapat menyebabkan multitafsir dalam pengaplikasiannya. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kejahatan Mayantara, Data, Elektronik

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Hukum Pidana, Kejahatan Mayantara, Data, Elektronik
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education
Depositing User: Mr. Repository Admin
Date Deposited: 07 Jun 2016 24:58
Last Modified: 24 Jun 2016 05:58
URI: http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/9392

Actions (login required)

View Item View Item